Seba, 5 Desember 2025 – Beberapa pertanyaan muncul saat berkonsultasi mengenai masalah kepegawaian di BKPSDMD Kab. Sabu Raijua, salah satunya adalah informasi mengenai seseorang telah memiliki masa kerja sebelumnya, baik pada lembaga pemerintah maupun swasta saat pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal ini disebut Peninjauan Masa Kerja (PMK).

Peninjauan masa kerja (PMK) PNS merupakan proses penghitungan kembali masa kerja yang dimiliki PNS sedari sebelum diangkat menjadi CPNS. Hal ini dilakukan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila disetujui, pengalaman kerja tersebut dapat diperhitungkan sebagai masa kerja golongan yang berpengaruh terhadap besaran gaji pokok yang diterima PNS. Jika masa kerja berubah, maka otomatis akan berubah pula besaran gaji yang akan diterima karena terdapat perubahan jenjang tabel gajinya. Akan tetapi tidak semua masa kerja yang dimiliki sebelum CPNS dapat diperhitungkan sebagai masa kerja golongan.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2002, ada beberapa masa kerja yang dihitung secara penuh dan ada yang dihitung hanya setengah.

Masa kerja yang dapat diperhitungkan secara penuh beberapa di antaranya adalah masa kerja selama menjalankan tugas pemerintahan (seperti masa penugasan lokal staf pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; Pegawai Tidak Tetap, Perangkat Desa, Pegawai/Tenaga pada Badan Internasional; petugas pada pemerintah lainnya yang penghasilannya dibebankan pada APBN). Selain itu, masa kerja selama menjalankan kewajiban untuk membela negara, dan masa kerja selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik pemerintah, seperti BUMN dan BUMD juga akan diperhitungkan.

Sementara itu, di luar jenis masa kerja di atas maka hanya dapat diperhitungkan setengahnya. Di antaranya masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum di luar lingkungan badan badan pemerintah (termasuk perusahaan swasta asing yang berbadan hukum).

Untuk dapat diakomodir, maka masa kerja minimal harus 1 (satu) tahun dan tidak terputus. Selain itu, masa kerja yang dapat diperhitungkan juga memiliki batas yakni sebanyak banyaknya ditetapkan 8 (delapan) tahun.

Peninjauan Masa Kerja PNS dilakukan oleh PNS dengan terlebih dahulu menyampaikan usulan dan berkas kelengkapan ke Bupati Sabu Raijua cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk selanjutnya di proses melalui SIASN BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.

Adapun dokumen persyaratan usul Peninjauan Masa Kerja :

1.         Surat pengantar dari unit kerja

2.         Surat kontrak kerja/ SK pengangkatan

3.         Dokumen surat keterangan kerja/paklaring

4.        Dokumen pemutusan hubungan kerja/dok pemberhentian

5.         Slip gaji pengalaman kerja/sebelum CPNS

6.        SK PNS

7.         SK Kenaikan Pangkat terakhir

8.        Ijazah saat melamar CPNS.

Proses peninjauan masa kerja ini merupakan langkah nyata dalam memberikan penghargaan atas pengalaman dan dedikasi yang telah diberikan, dan bukan merupakan Hak  yang wajib diberikan. Dengan melalui prosedur yang jelas dan transparan, diharapkan setiap PNS Kabupaten Sabu Raijua dapat merasakan manfaat yang maksimal dalam perjalanan kariernya.

Penyesuaian masa kerja merupakan instrumen penting dalam Manajemen Kepegawaian yang bertujuan memberikan pengakuan objektif terhadap pengalaman kerja PNS. Proses ini harus dilaksanakan secara akurat, transparan, dan berdasarkan asas keadilan administrasi, agar setiap pegawai memperoleh hak kepegawaiannya secara tepat dan proporsional. Dengan mekanisme penyesuaian yang baik, kualitas manajemen Sumber Daya Aparatur dapat meningkat, serta mampu mendukung profesionalitas ASN secara menyeluruh. (EK)