Sabu Raijua - PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, dapat mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari Jabatan.

Masa persiapan pensiun (MPP) bagi pegawai negeri sipil (PNS) adalah periode yang sangat penting sebelum seseorang memasuki masa pensiun. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2 Tahun 2019, terdapat pedoman dan prosedur yang harus diikuti oleh PNS dalam mengurus masa persiapan pensiun. Artikel ini akan membahas tentang proses pengurusan MPP dan dampak dari kesalahan yang mungkin terjadi.

Proses Pengurusan Masa Persiapan Pensiun

1. Pengajuan Usul MPP: PNS yang mendekati usia pensiun, menyampaikan usulan masa persiapan pensiun secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang. Permohonan masa persiapan pensiun diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum menjalani masa persiapan pensiun. PNS yang menduduki jabatan manajerial maupun fungsional terlebih dahulu menyampaikan permohonan mengundurkan diri dari jabatan melalui fitur Peduli ASN, Jaga ASN yaitu layanan digital dalam MyASN yang memungkinkan ASN mengajukan pengunduran diri secara mandiri, baik dari jabatan maupun status kepegawaian.
2. Verifikasi Dokumen oleh Badan Kepegawaian: Setelah pengajuan usul diterima, Badan Kepegawaian daerah akan melakukan verifikasi dokumen. Proses ini melibatkan pengecekan kelengkapan dan kevalidan dokumen yang diajukan untuk memastikan bahwa semua persyaratan telah dipenuhi, yakni :

a.    Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;

b.   Tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan; dan

c.    Telah menyelesaikan pekerjaan atau tidak terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan.

3. Pemberitahuan dan Persiapan Pensiun: Setelah verifikasi, Badan Kepegawaian akan menerbitkan Surat Keputusan Masa Persiapan Pensiun. Di tahap ini, PNS juga akan diberikan informasi terkait hak dan kewajiban saat memasuki masa pensiun.

Asumsi Paling Krusial dan Konsekuensinya

Salah satu asumsi paling krusial dalam proses MPP adalah bahwa PNS percaya bahwa semua dokumen dan persyaratan akan diproses tanpa kendala. Jika terjadi kesalahan dalam pengajuan dokumen, misalnya dokumen tidak lengkap atau keterlambatan dalam pengajuan, maka proses pensiun dapat terhambat.

(HLL)